Kota Padangsidimpuan akan terus berbenah sehingga benar benar dinilai “matang” menjdi Ibukota Provinsi Sumatera Tenggara jika nanti terealisasi. Tentu semua itu harus didukumg semua elemen masyaraka kota Salak yang berjuluk “BUMI DALIHAN NA TOLU”. Kesiapan aparatur pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sesuatu yang mutlak dalam memperjuangkan aspirasi masyrakat yang sarat nilai.
Ditengah kesibukan semua komponen masyrakat dalam aktifitas itu, masih ada saja oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan yang tega mempermainkan hak hak guru, terutama guru guru non sertifikasi. Tunjangan guru guru non sertifikasi TA 2010 semester ke-2 yang seharusnya sudah sampai kepada para guru sampai sekarang belum direalisasikan dengan berbagai alasan klasik yang menggelikan. Mulai dari izin prinsip dari DPRD Kota Padangsidimpuan, NPWP dan lain sebagainya.
Sejatinya pejabat di kota ini berjanji seperti menawarkan salak khas padangsidimpuan nan ranum. Tetapi semua ucapan terasa “busuk” dan seakan mereka lupa sikap, perkataan mereka bisa merusak citra Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai barometer pendidikan di wilayah Tabagsel.
PGRI tak bisa diharapkan, Dewan Pendidikan Kota pun diam dan berpangku tangan. Semoga masih ada anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang ikhlas dalam menyampaikan aspirasi guru guru akan hak hak “Umar Bakri”, ataukah para guru dan siswanya harus aksi demonstrasi ke jalanan seperti yang dilakukan mahasiswa
Sebagai daerah yang memilki predikat baik “administrasi keuangan” nya semua itu terasa janggal bila hak hak abdi negara yang duduk sebagai staff tidak segera direalisasikan, tunjangan guru guru non sertifikasi, insentif guru bidang studi/wali kelas, dan uang makan triwulan pertama TA 2011. Jangan tawarkan salak yang kelihatannya enak dan ranum kalau memang wajah masam menikmatinya, tawarkanlah salak berduri tetapi manis dan orang yang menikmatinya merasa senang dan bahagia…
Janji janji pejabat di Kota Salak ini memang selalu meninabobokan kita, apa rahasianya ya…tanya aja mereka yang mudah melupakan janjinya.
Ditengah kesibukan semua komponen masyrakat dalam aktifitas itu, masih ada saja oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan yang tega mempermainkan hak hak guru, terutama guru guru non sertifikasi. Tunjangan guru guru non sertifikasi TA 2010 semester ke-2 yang seharusnya sudah sampai kepada para guru sampai sekarang belum direalisasikan dengan berbagai alasan klasik yang menggelikan. Mulai dari izin prinsip dari DPRD Kota Padangsidimpuan, NPWP dan lain sebagainya.
Sejatinya pejabat di kota ini berjanji seperti menawarkan salak khas padangsidimpuan nan ranum. Tetapi semua ucapan terasa “busuk” dan seakan mereka lupa sikap, perkataan mereka bisa merusak citra Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai barometer pendidikan di wilayah Tabagsel.
PGRI tak bisa diharapkan, Dewan Pendidikan Kota pun diam dan berpangku tangan. Semoga masih ada anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang ikhlas dalam menyampaikan aspirasi guru guru akan hak hak “Umar Bakri”, ataukah para guru dan siswanya harus aksi demonstrasi ke jalanan seperti yang dilakukan mahasiswa
Sebagai daerah yang memilki predikat baik “administrasi keuangan” nya semua itu terasa janggal bila hak hak abdi negara yang duduk sebagai staff tidak segera direalisasikan, tunjangan guru guru non sertifikasi, insentif guru bidang studi/wali kelas, dan uang makan triwulan pertama TA 2011. Jangan tawarkan salak yang kelihatannya enak dan ranum kalau memang wajah masam menikmatinya, tawarkanlah salak berduri tetapi manis dan orang yang menikmatinya merasa senang dan bahagia…
Janji janji pejabat di Kota Salak ini memang selalu meninabobokan kita, apa rahasianya ya…tanya aja mereka yang mudah melupakan janjinya.
Komentar
Posting Komentar